0
0
Barabai – Kelangkaan dan melonjaknya harga BBM bersubsidi jenis Bio Solar memicu kemarahan para sopir truk di Barabai.
Persoalan ini akhirnya memanas dalam rapat dengar pendapat yang digelar DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kamis (30/4/2026) siang.
Rapat yang berlangsung di Lt.II Gedung DPRD tersebut mempertemukan Persatuan Supir Truk Kabupaten Barabai (PSTKB) dengan pihak SPBU, Polres HST, serta Dinas Perdagangan. Pertemuan dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD HST, Tajudin, dengan menghadirkan jajaran Forkopimda dan pengelola SPBU se-HST guna mencari solusi atas krisis yang meresahkan ini.
Dalam forum tersebut, para sopir secara tegas mengeluhkan distribusi Bio Solar yang dinilai tidak stabil, bahkan harga di lapangan disebut melampaui ketentuan resmi pemerintah.
Koordinator sopir, Yayan, mengungkapkan bahwa harga BBM subsidi bisa menembus Rp8.000 per liter, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan sebesar Rp6.800 per liter.
“Harga bisa sampai Rp8.000 per liter. Kami minta dikembalikan ke harga normal dan ketersediaannya dipastikan,” tegasnya.
Sekitar 500 sopir yang tergabung dalam PSTKB juga menuntut transparansi dalam distribusi BBM, pengaturan antrean yang lebih tertib, serta peningkatan keamanan di area SPBU untuk menghindari praktik-praktik yang merugikan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD HST, Yajid Fahmi, AS, mengakui adanya ketimpangan antara aturan dan kondisi nyata di lapangan.
Bahkan, ia mengaku mengalami sendiri saat harus membayar BBM di atas HET.
“Realisasi di lapangan tidak sesuai ketentuan. Saya sendiri pernah mengisi dan membayar di atas harga HET,” ungkapnya.
Sementara itu, Manager SPBU Mandingin, Purwadi, menjelaskan bahwa sempat terjadi penghentian sementara pengadaan BBM karena kekhawatiran antrean panjang yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas di pusat kota.
“Kami khawatir antrean mengganggu jalan. Namun pada prinsipnya kami siap memenuhi kebutuhan, tinggal pengaturan waktunya,” jelasnya.
Dari sisi keamanan, Kapolres HST AKBP Jupri JHP Tampubolon melalui Wakapolres Kompol Maturidi, S.H menegaskan komitmen pihak kepolisian dalam mengawal distribusi BBM agar berjalan aman dan tertib.
“Kami siap mengamankan distribusi BBM agar tidak menimbulkan gangguan kamtibmas maupun kemacetan,” tegasnya.
Rapat ini diharapkan menjadi titik terang dalam mengurai persoalan BBM bersubsidi di Hulu Sungai Tengah, sekaligus memastikan hak masyarakat khususnya para sopir tidak lagi terabaikan di tengah kebutuhan yang semakin mendesak.
( Hendra )
