Banjarmasin – News FHH,
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) terus menunjukkan komitmen nyata dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan dengan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, Kamis (6/11/2025).
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati HST, Samsul Rizal, yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya memastikan setiap kebijakan dan anggaran daerah benar-benar responsif terhadap kebutuhan seluruh warga, baik laki-laki maupun perempuan.
“PPRG bukanlah isu yang terbatas pada perempuan semata, tetapi pendekatan pembangunan yang menempatkan keadilan sosial sebagai inti kebijakan publik,” ujar Bupati Samsul Rizal.
Ia menambahkan, penerapan PPRG merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik dan berkeadilan. Efektivitas program pembangunan, katanya, tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi dari seberapa adil manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.
Bupati juga mengingatkan bahwa dasar hukum penerapan PPRG telah diatur dalam berbagai regulasi nasional, antara lain Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
“Melalui PPRG, kita belajar bahwa setiap rupiah anggaran harus memberi manfaat setara bagi semua. Ini bagian dari komitmen moral dan strategis dalam melayani masyarakat secara lebih baik,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB PPPA) Kabupaten HST, Drs. H. Syahbidin, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan Bimtek ini diikuti oleh perwakilan dari seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab HST.
Menurutnya, pelatihan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam menerapkan analisis gender dalam setiap tahapan perencanaan dan penganggaran, agar kebijakan publik yang dihasilkan lebih adil dan inklusif.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan seluruh perangkat daerah di Kabupaten HST mampu mengintegrasikan perspektif gender secara berkelanjutan dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan daerah.( Hendra/ Sugian )
