BARABAI – Pengendalian inflasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) tak bisa dilakukan setengah hati. Pemerintah daerah menegaskan pentingnya kesamaan persepsi antara pusat dan daerah, terutama dalam menangani komoditas lokal yang menjadi penyumbang utama kenaikan harga.
Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi yang digelar di Auditorium Setda HST, Senin pagi (9/2/2026). Kegiatan ini menghadirkan berbagai unsur terkait guna menyusun langkah konkret menekan tekanan harga yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.
Bupati HST Samsul Rizal yang diwakili Wakil Bupati HST Gusti Rosyadi Elmi menegaskan bahwa meskipun kewenangan pengendalian inflasi sebagian besar berada di pemerintah pusat, daerah tetap memiliki peran strategis terhadap komoditas tertentu.
“Inflasi kita, pertama dulu bahwa urusan inflasi ini porsi besarnya jujur memang pusat, porsi besarnya. Tapi ada juga terkait peran daerah,” ujarnya.
Ia menyebut sejumlah komoditas lokal seperti beras, lombok (cabai), dan ikan menjadi kontributor signifikan terhadap pergerakan indeks harga konsumen di HST. Karena itu, intervensi harus difokuskan pada sektor-sektor tersebut.
Menurutnya, pengendalian inflasi sangat urgen karena dampaknya paling terasa pada kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin.
“Sangat penting, sangat urgen. Karena dampak dari kenaikan inflasi yang tinggi itu akan sangat berdampak pada masyarakat Hulu Sungai Tengah yang miskin dan rentan miskin,” tegasnya.
Data menunjukkan sekitar 5 persen penduduk HST masuk kategori miskin. Angka tersebut menjadi lebih mengkhawatirkan dengan adanya 38 persen masyarakat yang tergolong rentan miskin—kelompok yang sewaktu-waktu bisa jatuh ke garis kemiskinan akibat sakit atau kehilangan penghasilan.
Secara keseluruhan, hampir separuh penduduk HST berada dalam kondisi rentan terhadap tekanan ekonomi. Sekitar 118.000 jiwa tercatat berada di desil 1 hingga 5 dan berhak menerima bantuan pemerintah. Sementara desil 6 ke atas memiliki daya beli lebih baik, namun tetap membutuhkan stabilitas harga agar kondisi ekonomi daerah tetap terjaga.
Wakil Bupati mengingatkan agar langkah pengendalian inflasi tidak dilakukan secara serampangan dan tidak relevan dengan penyebab utama kenaikan harga.
“Jangan, jangan melakukan langkah-langkah Jaka Sembung. Ngerti gak Jaka Sembung? Gak ada hubungannya!” ujarnya, mengingatkan agar kebijakan benar-benar berbasis data.
Ia mencontohkan, menggelar pasar murah minyak goreng tidak akan efektif jika komoditas penyumbang inflasi terbesar justru ikan atau cabai.
Karena itu, ia mendorong penyediaan data yang akurat dan berkelanjutan mengenai komoditas penyumbang inflasi, sehingga intervensi bisa difokuskan pada sektor pertanian dan perikanan. Meski Kalimantan Selatan dikenal sebagai daerah surplus beras, harga komoditas tersebut masih belum stabil dan perlu analisis mendalam, termasuk dari sisi distribusi.
Strategi yang diusulkan antara lain operasi pasar dan pemberian subsidi terhadap komoditas penyumbang utama inflasi. Langkah ini dinilai lebih efektif dibandingkan pasar murah yang sifatnya sementara.
Pertemuan tersebut diharapkan tidak berhenti pada tataran seremonial. Tindak lanjut, pengawasan, dan evaluasi berkelanjutan menjadi kunci agar stabilitas inflasi dapat tercapai pada bulan mendatang.
Tanpa langkah nyata dan pengawalan serius, rapat koordinasi hanya akan menjadi agenda formalitas yang tidak memberikan dampak langsung bagi masyarakat Hulu Sungai Tengah.
(Hendra)
