2
0
JOGJAKARTA – Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), Samsul Rizal, secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) DPRD Kabupaten HST yang digelar di Hotel Fortuna Grande Malioboro, Yogyakarta, Jumat (3/4/2026).
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa DPRD memiliki peran vital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, yang menyebutkan tiga fungsi utama DPRD, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan.
“Ketiga fungsi ini harus dijalankan secara optimal agar tata kelola pemerintahan berjalan akuntabel, efektif, dan transparan,” tegas Samsul Rizal.
Ia juga menyoroti semakin kompleksnya tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah, seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi, keadilan ekonomi, serta penegakan hukum. Oleh karena itu, menurutnya, DPRD harus memperkuat fungsi pengawasan terhadap APBD, termasuk dalam pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial.
“Pengawasan tidak hanya sebatas administratif atau angka semata, tetapi harus memastikan bahwa setiap anggaran benar-benar berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bupati menilai kegiatan Bimtek ini sangat penting sebagai sarana peningkatan kapasitas dan kompetensi anggota DPRD, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara maksimal.
Menurutnya, DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh program pembangunan, hibah, dan bansos berjalan sesuai perencanaan serta tepat sasaran, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kami mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ini. Semoga ilmu yang didapat dapat diimplementasikan secara nyata untuk kemajuan daerah,” tambahnya.
Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada para narasumber yang telah berkontribusi dalam memberikan materi dan wawasan kepada peserta Bimtek.
Di akhir sambutannya, ia mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan momentum tersebut secara maksimal, aktif berdiskusi, serta menyamakan persepsi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan bertanggung jawab.
( Hendra )
