BARABAI – News FHH,
Sinergi antara legislatif dan eksekutif kembali terjalin erat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST). Hal ini ditandai dengan tercapainya kesepakatan bersama atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 melalui Rapat Paripurna DPRD HST di Lantai II Gedung DPRD, Senin (8/9/2025).
Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD HST, H. Pajrijani, didampingi Wakil Ketua Tajudin. Turut hadir anggota DPRD HST, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, para Kepala SKPD, serta camat se-Kabupaten HST.

Kesepakatan ini menjadi pijakan penting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) HST tahun depan. Bupati HST, Samsul Rizal, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas sinergi dan komitmen seluruh pihak dalam proses tersebut.
“Atas nama Pemerintah Daerah, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, serta seluruh pihak yang terlibat. Sinergi yang kuat ini telah memungkinkan kesepakatan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 dapat terlaksana dengan baik,” ujarnya.
Bupati menegaskan, penyusunan APBD 2026 tetap berpedoman pada Permendagri Nomor 15 Tahun 2024, dengan tahapan yang mengacu pada kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD. Dokumen KUA-PPAS juga disusun dengan memperhatikan visi pembangunan jangka panjang daerah.
“Visi RPJPD kita 2025–2045 adalah menjadikan HST sebagai pusat jasa dan logistik yang sejahtera, unggul, maju, dan berkelanjutan. Sebagai langkah awal, RPJMD 2025–2029 mencanangkan visi Terwujudnya Hulu Sungai Tengah yang Religius, Sejahtera, dan Bermartabat,” jelasnya.
Menurut Bupati, visi tersebut bukan sekadar slogan. Nilai religiusitas akan menjadi landasan etika penyelenggaraan pemerintahan, kesejahteraan diwujudkan dengan menggerakkan perekonomian rakyat, sedangkan martabat ditopang dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing.
“Visi ini adalah fondasi untuk memperkuat ekosistem yang mendukung peran HST sebagai pusat jasa dan logistik di masa depan. Kita harus mampu mengoptimalkan setiap rupiah anggaran untuk membawa manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan ekonomi masyarakat dan kualitas SDM,” tegasnya.
Bupati berharap momentum kesepakatan KUA-PPAS ini dapat berlanjut hingga tahap penetapan APBD 2026.
“Kita berharap proses pembahasan selanjutnya hingga penetapan Perda APBD 2026 dapat berjalan lancar dan tepat waktu.Mari kita jadikan semua upaya ini sebagai ibadah untuk mewujudkan HST yang lebih baik, Religius, Sejahtera, dan Bermartabat,” pungkasnya.( Hendra )
