BARABAI – Komisi I DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) memanggil Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) bersama seluruh Ketua Satuan Pelayanan Pemulihan Gizi (SPPG) se-Kabupaten HST dalam rapat dengar pendapat yang digelar di Lantai II Sekretariat DPRD HST, Kamis (12/3/2026) pukul 10.30 Wita.
Rapat tersebut membahas pelaksanaan program pemenuhan gizi bagi anak-anak di daerah tersebut, sekaligus menyoroti berbagai persoalan yang muncul di lapangan.
Ketua Komisi I DPRD HST, Yazid Fahmi.,A.S menegaskan bahwa pemanggilan pihak SPPG bukan untuk menyudutkan, melainkan untuk memastikan program perbaikan gizi berjalan dengan baik.
“Kami di Komisi I tidak punya kepentingan terhadap SPPG. Yang kami kejar adalah perbaikan gizi untuk anak-anak,” tegas Yazid dalam rapat.
Dalam pembahasan tersebut, sejumlah anggota dewan menyampaikan berbagai masukan dan kritik. Anggota Komisi I, Johar Arifin, menekankan pentingnya komitmen para pemilik atau pengelola SPPG dalam memastikan kebutuhan gizi anak benar-benar terpenuhi.
“Masalah gizi anak tidak bisa dibiarkan berlarut-larut Alangkah baiknya pemilik SPPG hadir langsung dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya,” ujar Johar.
Ia juga menyoroti informasi terkait kenaikan anggaran makanan bergizi dari Rp15.000 menjadi Rp16.000 per porsi.
“Kenaikan ini jangan sampai hanya sebatas wacana,” tambahnya.
Sementara itu, anggota Komisi I lainnya, Salpia Riduan, mempertanyakan teknis pelaksanaan program di lapangan, termasuk kesiapan penyedia makanan bergizi.
“Apakah hari ini SPPG membawa contoh makanan bergizi? Para penyedia harus benar-benar memahami standar gizi. Kita harus memastikan kebutuhan gizi anak, terutama yang belum menerima layanan, dapat terpenuhi,” katanya.
Anggota Komisi I, Alamsyah, juga menyoroti pentingnya kehadiran pemilik SPPG dalam setiap evaluasi program.
“Kita ingin pemilik SPPG yang datang ke rapat, agar mereka benar-benar memikirkan bagaimana pengelolaan SPPG mereka. Jangan sampai justru menimbulkan polemik di masyarakat,” ujarnya.
Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, perwakilan BGN, Sadilah, menjelaskan bahwa pihaknya terus berupaya menjaga mutu program meskipun menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait ketersediaan bahan pokok.
“BGN ingin menjamin mutu makanan bergizi. Namun saat ini kami masih kekurangan beberapa bahan pokok sehingga sebagian masih didatangkan dari luar daerah. Selain itu, BGN juga meminta penyediaan tempat dan sarana pendukung,” jelasnya.
Ia juga mengakui masih terdapat ketidaksesuaian dalam jumlah bahan yang tersedia sehingga memerlukan perbaikan dalam pelaksanaannya.
Terkait sumber daya manusia, Sadilah menyebut bahwa untuk wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), pihaknya memprioritaskan pelibatan wirausaha serta tenaga kerja lokal.
“Dalam struktur SPPG, kepala SPPG dan staf keuangan digaji langsung oleh BGN,” ujarnya.
Di akhir rapat, Ketua Komisi I DPRD HST, Yazid Fahmi.,A.S kembali mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap administrasi dan pelaksanaan program agar tidak terjadi penyimpangan serta tetap sesuai standar pemenuhan gizi.
Sadilah juga menyampaikan apresiasi atas undangan rapat tersebut sekaligus memaparkan perkembangan program di Kabupaten HST.
“Jumlah penerima manfaat saat ini mencapai 25.544 orang dari target awal 32.160. Saat ini terdapat tiga SPPG yang telah ditetapkan,” jelasnya.
Ia menambahkan, jumlah relawan yang terlibat dalam program tersebut saat ini mencapai 470 orang, menurun dari sebelumnya 564 orang karena dua unit SPPG masih ditutup sementara.
( Hendra )
