0
0
BARABAI – News FHH,
Sosialisasi Program Strategis Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan.
Bertempat di Pendopo Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), Minggu (19/10)
Kegiatan ini dihadiri Bupati HST,Samsul Rizal, Ketua Komisi II DPR RI Dr. H.M. Rifqinizamy Karsayuda, S.H., M.H., Kepala BPN Kalsel Abdul Azis, S.H., M.Kn., Wakil Bupati HST Rosyadi Elmi, SKPD,Kepala desa se-Kabupaten HST, serta undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Abdul Azis menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten HST atas dukungan dan fasilitasi kegiatan strategis nasional ini.
“Alhamdulillah, untuk tahun anggaran 2025 di HST terdapat 1.400 bidang tanah yang telah selesai disertifikasi, termasuk milik pemerintah kabupaten, kepala desa, dan tanah wakaf,” ujarnya.
Azis juga menyoroti pentingnya percepatan sertifikasi tanah di HST.
“Dari total luasan areal penggunaan lain (APL), baru sekitar 31 persen yang bersertifikat. Ini perlu dukungan kuat dari pemerintah daerah, termasuk kebijakan keringanan pajak agar masyarakat tidak terbebani,” jelasnya.
Ia menambahkan, jika pemerintah daerah memberikan insentif atau pengurangan pajak seperti yang telah dilakukan di beberapa daerah di Sumatra, maka target sertifikasi di HST bisa meningkat hingga 80 persen dalam dua tahun ke depan.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Dr. H.M. Rifqinizamy Karsayuda, yang juga putra asli HST, menegaskan komitmennya untuk mempercepat sertifikasi seluruh aset pemerintah daerah.
“Dalam catatan Kementerian ATR/BPN, ada sekitar 500 aset tanah milik Pemda HST yang belum bersertifikat. Tahun ini kami cicil 157 bidang melalui dana APBN secara gratis. Saya berkomitmen, dalam dua tahun ke depan seluruhnya harus bersertifikat,” tegas Rifqinizamy disambut tepuk tangan peserta.
Ia juga menyampaikan bahwa hingga kini sekitar 60 persen tanah di HST belum terdaftar.
“Kalau tanah belum terdaftar, kita sulit menarik investasi ke daerah. Maka sertifikasi ini penting, bukan hanya untuk legalitas, tapi juga membuka peluang ekonomi,” ujarnya.
Rifqinizamy turut mendorong Pemkab HST untuk mengoptimalkan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam pendataan status tanah di seluruh wilayah.
“Melalui GTRA, Bupati bisa tahu status tanah di tiap desa. Tanah yang sudah lama tidak dimanfaatkan perusahaan bisa dialihkan menjadi tanah cadangan negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” terangnya.
Menanggapi hal itu, Bupati HST H. Samsul Rizal menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap program strategis nasional dari Kementerian ATR/BPN.
“Program ini sangat penting, tidak hanya untuk memberikan kepastian hukum atas tanah masyarakat, tetapi juga sebagai pondasi pembangunan yang tertib, transparan, dan berkeadilan,” ucap Bupati.
Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah siap membantu pelaksanaan program sertifikasi di lapangan.
“Saya minta seluruh camat dan kepala desa untuk ikut berperan aktif. Dengan adanya sertifikasi ini, status tanah menjadi jelas dan rencana pembangunan wilayah bisa lebih terarah,” tegasnya.
Selain itu, Bupati juga menyampaikan kabar gembira terkait beberapa proyek nasional yang kini mulai berjalan di HST, termasuk proyek jalan lingkar yang sempat tertunda selama lebih dari 15 tahun.
“Alhamdulillah, berkat dukungan Bang Rifqi dan kementerian terkait, proyek itu kini sudah lelang dan segera dikerjakan. Termasuk jalan penghubung Pandawan yang akan kita perjuangkan agar tembus,” tutupnya.
Kegiatan sosialisasi ini berlangsung penuh antusias dan diakhiri dengan sesi foto bersama antara jajaran pemerintah daerah, DPR RI, dan perwakilan ATR/BPN. ( Hendra )
