0
0
BARABAI – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) mencetak capaian bersejarah dalam penataan aset daerah dengan menerima sebanyak 328 sertifikat tanah senilai Rp158 miliar dari Kantor Pertanahan, Selasa (14/04/2026).
Pencapaian ini menempatkan Kabupaten HST sebagai daerah dengan perolehan sertifikat aset terbanyak di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan sepanjang tahun 2025.
Total luas lahan yang berhasil disertifikasi mencapai 316.575 meter persegi. Langkah ini menjadi upaya strategis dalam memperkuat kepastian hukum serta melindungi aset daerah dari potensi sengketa di masa mendatang.
Keberhasilan tersebut tidak lepas dari sinergi erat antara Pemerintah Kabupaten HST, Kejaksaan Negeri, serta Kantor Pertanahan dalam mendorong penataan aset yang transparan dan akuntabel.
Pimpinan daerah menyampaikan bahwa sertifikasi aset ini merupakan bentuk komitmen nyata pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Sertifikasi tanah barang milik daerah ini merupakan bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam mewujudkan tertib administrasi serta kepastian hukum atas aset daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan, langkah ini memiliki nilai strategis dalam menjaga dan mengamankan kekayaan daerah agar tetap dikelola secara profesional.
“Ini menjadi langkah penting dalam mendukung penataan aset daerah yang lebih akuntabel sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang pelayanan publik,” tambahnya.
Atas capaian tersebut, pimpinan daerah juga memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Forkopimda yang telah berkontribusi dalam proses sertifikasi.
“Ini pencapaian yang luar biasa dan sebelumnya tidak pernah berhasil dilaksanakan seperti ini. Saya mendengar ini merupakan yang terbanyak se-Kalimantan Selatan,” ungkapnya.
Ia berharap semangat kolaborasi ini dapat terus dipertahankan guna mempercepat penataan aset daerah ke depan.
“Saya berharap semangat kolaborasi ini dapat terus dipertahankan sekaligus menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan kinerja dan integritas,” jelasnya.
Menutup keterangannya, ia menekankan besarnya nilai aset yang kini telah memiliki perlindungan hukum tetap.
“Bayangkan, aset yang begitu luar biasa ini bernilai lebih dari 158 miliar rupiah. Penyerahan ini adalah wujud nyata komitmen kita dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel,” pungkasnya.
(Hendra )
