0
0
BARABAI – News FHH,
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Pemkab HST), Kalimantan Selatan, resmi mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan kedua Perda Nomor 3 Tahun 2015 mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
Raperda tersebut disampaikan Wakil Bupati HST, H Gusti Rosyadi Elmi, mewakili Bupati HST Samsul Rizal dalam rapat paripurna DPRD HST yang dipimpin Ketua DPRD H Pahrijani di Gedung DPRD HST, Kamis (2/10/2025). Sidang turut dihadiri anggota dewan, para kepala SKPD, dan tamu undangan lainnya.
“Raperda ini kita ajukan sebagai payung hukum untuk penyesuaian jumlah luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B),” ujar Wabup Gusti.
Penyesuaian ini, lanjutnya, dilakukan agar sejalan dengan RTRW Provinsi Kalimantan Selatan 2023–2042, kondisi riil lahan pertanian pangan di HST, serta aturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan penetapan terbaru, luas LP2B ditetapkan 23.973,75 hektare dan LCP2B 10.384,73 hektare, dengan total keseluruhan mencapai 34.358,49 hektare.
Menurut Wabup Gusti, langkah tersebut sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi petani sekaligus memastikan pemerintah daerah memiliki pedoman jelas dalam menjaga ketersediaan lahan pertanian. “Ini juga bagian dari upaya kita menjaga ketahanan pangan daerah maupun nasional,” tegasnya.
Tak hanya itu, Raperda juga diharapkan membawa manfaat langsung bagi petani, antara lain berupa keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pembangunan infrastruktur pertanian, hingga kemudahan sertifikasi lahan.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup Gusti secara simbolis menyerahkan dokumen Raperda kepada Ketua DPRD HST H Pahrijani.
Menanggapi usulan itu, Ketua DPRD HST mengapresiasi langkah Pemkab HST. “Terima kasih atas penyampaian Raperda ini. Semoga pembahasan berjalan lancar dan nantinya benar-benar memberi manfaat bagi petani serta masyarakat,” ujarnya. ( Hendra )
