SUKABUMI — Upaya peningkatan produksi padi gogo terus diperkuat sebagai bagian dari strategi nasional dalam menjaga ketahanan pangan. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menargetkan luas tanam padi gogo mencapai 320 ribu hektare pada tahun 2026. Di tingkat daerah, Kabupaten Sukabumi menjadi salah satu wilayah dengan potensi besar untuk pengembangan komoditas tersebut.
Sebagai bentuk dukungan terhadap program nasional, Kementerian Pertanian bersama Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP), Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sukabumi, serta Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi melaksanakan kegiatan poligonisasi lahan padi gogo. Kegiatan ini dipusatkan di Kelompok Tani Cijerah, Kecamatan Waluran, dan diperluas ke sepuluh kecamatan lain yang memiliki potensi pengembangan cukup signifikan.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, Aep Majmudin, menyampaikan bahwa kegiatan poligonisasi ini merupakan langkah strategis dalam memastikan seluruh potensi lahan padi gogo dapat terdata secara akurat dan terintegrasi dalam sistem nasional.
“Melalui poligonisasi ini, kami ingin memastikan bahwa lahan-lahan padi gogo yang selama ini belum terpetakan secara optimal bisa masuk dalam sistem pendataan resmi. Dengan data yang akurat, maka perencanaan produksi hingga intervensi program pemerintah akan menjadi lebih tepat sasaran,” ujar Aep.
Ia menambahkan, Kabupaten Sukabumi memiliki potensi pengembangan padi gogo mencapai sekitar 37 ribu hektare yang tersebar di berbagai kecamatan, seperti Cisolok, Kabandungan, Cikidang, hingga Ciracap. Potensi ini dinilai sangat strategis untuk mendukung peningkatan produksi padi nasional, terutama di tengah tantangan perubahan iklim dan keterbatasan lahan sawah irigasi.
Kegiatan poligonisasi sendiri bertujuan untuk mendukung metode Survei Kerangka Sampel Area (KSA) yang digunakan oleh BPS dalam menghitung luas panen secara objektif dan akurat. Proses ini dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan dengan sistem berbasis koordinat menggunakan aplikasi digital, sehingga hasilnya lebih presisi dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pendataan berbasis teknologi seperti ini sangat penting. Kita tidak lagi hanya mengandalkan perkiraan, tetapi benar-benar menggunakan data riil di lapangan. Ini akan berdampak besar terhadap kebijakan pertanian ke depan,” tambahnya.
Dalam pelaksanaannya, tim dari Dinas Pertanian, UPTD, serta para penyuluh pertanian turut terjun langsung ke lapangan untuk memastikan proses berjalan lancar. Sinergi antarinstansi ini menjadi kunci dalam mengawal keberhasilan program.
Aep berharap, melalui kegiatan ini, kontribusi Kabupaten Sukabumi terhadap produksi padi nasional dapat terus meningkat, sekaligus memperkuat posisi daerah sebagai salah satu lumbung pangan strategis di Jawa Barat.
“Harapan kami, dengan pendataan yang lebih baik, potensi yang besar ini benar-benar bisa dimaksimalkan untuk kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional,” pungkasnya.
(Asep, SH)
