DLH HST Gandeng Wartawan dan Pegiat Medsos, Bahas Krisis Sampah dan Perkuat Edukasi Pengelolaan

DAERAH

BARABAI – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama wartawan dan pegiat media sosial guna memperkuat komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait pengelolaan sampah di daerah tersebut.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Jumat (13/3/2026) sore di salah satu kafe di Barabai itu juga menjadi momentum evaluasi kinerja sekaligus membahas keberlanjutan program pengelolaan sampah di Kabupaten HST. Forum diskusi ini diharapkan mampu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat agar lebih peduli dan terlibat aktif dalam pengelolaan sampah.

Kepala DLH HST Mursyidi melalui Kepala Bidang PSLB3K DLH HST, Muhammad Fadillah, mengungkapkan bahwa kondisi pengelolaan sampah di HST saat ini masih menghadapi berbagai tantangan.

“Ada beberapa titik seperti kontainer dan Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang menjadi perhatian karena persoalan bau dan penanganan yang belum maksimal,” ujarnya.

Ia menjelaskan, timbulan sampah harian di Kabupaten HST mencapai sekitar 135 ton per hari. Namun dari jumlah tersebut, hanya sekitar 60 ton yang dapat diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Sebagian sampah lainnya diolah menjadi kompos sekitar 15 persen, sedangkan sisanya masih banyak yang berakhir di sungai, lahan kosong, atau bahkan dibakar secara sembarangan oleh masyarakat.

Fadillah juga mengungkapkan bahwa TPA HST telah mengalami kelebihan kapasitas sejak tahun 2022. Sementara itu, kebijakan pemerintah pusat tidak lagi memperbolehkan pembangunan TPA baru, sehingga pemerintah daerah hanya dapat melakukan optimalisasi dan rehabilitasi fasilitas yang ada.

“Sebagai gambaran, pembangunan area TPA seluas dua hektare sebelumnya membutuhkan anggaran sekitar Rp22 miliar,” jelasnya.

Permasalahan sampah yang tidak tertangani dengan baik juga berdampak serius terhadap lingkungan, seperti pencemaran sungai, perubahan aliran air, hingga potensi munculnya berbagai penyakit di masyarakat.

Selain itu, kebiasaan masyarakat yang masih menerapkan pola “kumpul, angkut, buang” tanpa melakukan pemilahan sampah sejak dari sumber menjadi salah satu kendala utama dalam pengelolaan sampah yang efektif.

Berdasarkan data DLH HST, komposisi sampah harian didominasi oleh sampah organik sekitar 96,44 ton atau lebih dari separuh total timbulan sampah. Sementara sisanya terdiri dari plastik bernilai ekonomi 21,35 ton, kertas 10,75 ton, kain 0,89 ton, karet atau ban 0,79 ton, logam 0,67 ton, serta popok dan pembalut 13,19 ton yang hanya dapat ditangani sebagai residu.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, DLH HST menerapkan strategi pengelolaan sampah secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.

Di tingkat sumber, masyarakat didorong untuk mulai melakukan pemilahan sampah minimal menjadi sampah basah dan sampah kering dari rumah tangga, pelaku usaha hingga lembaga pendidikan.

Pada tahap pengolahan, sejumlah fasilitas pengolahan sampah beroperasi untuk mengolah sampah organik menjadi kompos serta mengolah plastik menjadi flakes yang memiliki nilai jual sekitar Rp300 ribu per ton melalui kerja sama dengan PT Indocement dan fasilitas pengolahan milik provinsi.

Sedangkan pada tahap akhir, pemerintah menargetkan pada tahun 2025 tidak ada lagi TPA yang hanya berfungsi sebagai tempat pembuangan sampah. TPA nantinya difokuskan hanya untuk menampung sampah residu yang tidak dapat diolah, seperti popok bayi dan pembalut.

DLH HST juga menjalankan sejumlah program unggulan, di antaranya Berkah Sanisasa, yakni kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan setiap Selasa dan Jumat, serta program SEDESA (Sejahtera Dengan Sampah).

“Melalui program SEDESA ada beberapa inisiatif seperti SABERJAKAH untuk sedekah sampah, SAJAPUK untuk pembuatan pupuk, pengembangan bank sampah, hingga pembuatan produk dari sampah seperti pestisida dan kerajinan tangan,” terang Fadillah.

Ia menambahkan, pemerintah pusat menargetkan pada tahun 2030 seluruh sampah di Indonesia dapat terkelola 100 persen. Meski perubahan perilaku masyarakat memerlukan waktu, kolaborasi antara pemerintah, media, dan pegiat media sosial diharapkan mampu mempercepat proses edukasi hingga ke pelosok daerah.

FGD tersebut dihadiri oleh jajaran Dinas Lingkungan Hidup HST, insan pers, serta para pegiat media sosial yang turut berdiskusi mengenai berbagai strategi penyebarluasan informasi pengelolaan sampah kepada masyarakat.

( Hendra )