0
0
Barabai – News FHH,
Pengadilan Negeri (PN) Barabai Kelas II menandatangani Perjanjian Kerjasama (MoU) dengan Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Tanjung (Benua Enam) terkait penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) untuk Tahun Anggaran 2025. Acara penandatanganan berlangsung pada Rabu, 12 Februari 2025, bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Barabai.
Ketua PN Barabai, Ibu Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum, secara langsung menandatangani perjanjian tersebut bersama H. Zulkifli Thaufik, S.H., M.H., selaku Ketua PBH DPC Peradi Tanjung (Benua Enam). Turut hadir dalam kesempatan tersebut Ketua DPC Peradi Benua Enam, Dr. Gusti Mulyadi, S.H., M.H., yang didampingi oleh Sekretaris DPC Peradi Banua Enam, Ahmad Gazali Noor, S.H.
Kerjasama ini merupakan implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 yang mewajibkan adanya Posbakum di pengadilan guna memberikan layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.
Dalam sambutannya, Ketua PN Barabai menyampaikan bahwa keberadaan Posbakum sangat penting untuk memberikan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan pendampingan hukum namun memiliki keterbatasan ekonomi. “Kami berharap dengan adanya Posbakum ini, masyarakat yang tidak mampu dapat memperoleh bantuan hukum yang layak dan berkualitas,” ujarnya.
Sementara itu, Dr. Gusti Mulyadi menyatakan bahwa pihaknya siap menjalankan peran dalam memberikan layanan hukum secara profesional. “Kerjasama ini merupakan bentuk komitmen kami dalam membantu masyarakat mendapatkan keadilan. PBH DPC Peradi Tanjung akan berusaha memberikan layanan terbaik melalui Posbakum ini,” ungkapnya.
Dengan adanya perjanjian ini, diharapkan Posbakum PN Barabai dapat beroperasi lebih optimal dalam memberikan layanan konsultasi dan pendampingan hukum kepada masyarakat kurang mampu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ( Hendra )
