Para Akademisi Prihatin Dengan Situasi Hukum Dinegeri Ini ” Hukum Sebagai Senjata Politik”

PENDIDIKAN
Views: 46
0 0
Read Time:2 Minute, 40 Second

Jakarta – News FHH,

Bertempat di Aula Graha STR Lantai 4, Jakarta Selatan telah diselenggarakan Diskusi Publik Bertajuk ” Hukum Sebagai Senjata Politik” oleh Nurcholish Madjid Society pada 19 Juni 2024.

Kegiatan Diskusi Publik ini dihadiri oleh para narasumber utama sebagai berikut:
Prof.Dr. Frans Magnis Suseno Guru Besar STF Driyarkara, Prof. Sulistyawati Irianto, Guru Besar Antropologi Universitas Indonesia, Sukidi, Ph..D.. Pemikir Kebhinekaan, Omi Komaria Madjid, dan Moderator Fachrurozi Majid, Direktur Ekskutif Nurcholish Madjid Society

Dalam paparannya, Sukidi Ph..D. Pemikir Kebhinekaan menjelaskan, ”Penegakkan hukum di negeri ini berada di titik nadir. Hari- hari belakangan ini kita sama- sama menyaksikan kecenderungan penegakkan hukum ( termasuk pembuatan/ revisi peraturan dan perundang- undangan), dilakukan oleh dan untuk kepentingan politik, bukan untuk supremasi hukum itu sendiri.

Karena disandarkan pada selera kepentingan politik itu, akhirnya penegakkan hukum dilaksanakan dengan cara tebang pilih kasus dan sangat selektif, termasuk dipaksakan untuk mengancam pihak- pihak yang kritis. Hukum pun menjadi senjata politik. Spirit Republik yang mengamanahkan penegakkan hukum secara berkeadilan pun telah dikhianati.

Situasi tersebut membuat bangsa Indonesia khawatir terutama soal lahirnya kepemimpinan yang otoriter, dimana prasyarat utamanya telah terpenuhi, yakni menggunakan hukum untuk kepentingan politik pribadi atau kelompok dan golongannya semata. Parahnya lagi, sebagaimana ditegaskan Sukidi Ph..D . Pemikir Kebhinekaan, di harian Kompas (13/6), jika aturan atau hukum yang tersedia tak sesuai dengan kepentingan dirinya, aturan atau hukum itu diubah dengan cara yang secara teknis legal, tetapi sebenarnya bentuk tindakan eksploitasi konstitusional secara kasar” Papar Sukidi Ph..D.. dalam Diskusi Publik bertajuk ” Hukum Sebagai Senjata Politik ”

Sementara, Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia(UI) Prof. Sulistyawati Irianto menegaskan, keprihatinnya pada situasi hukum di negeri ini, ” dengan kondisi pembusukan terjadi di berbagai bidang. Parahnya lagi, pembusukan itu justru dilakukan oleh lembaga- lembaga tinggi negara, seperti Mahkamah Konsitusi dan Mahkamah Agung sama- sama mengeluarkan putusan bermuatan nepotisme, mengatasnamakan kepentingan kaum muda. Sementara Parlemen sedang merumuskan berbagai revisi peraturan perundangan yang berpotensi melemahkan demokrasi dan membatasi hak asasi manusia” ujar, Sulistyawati.

Dengan nada serupa, Prof.Dr. Frans Magnis Suseno Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, ia menyebut, ” moralitas, etika dan integritas merupakan syarat utama bagi seorang pemimpin di Indonesia. Tetapi etika di negeri ini hari- hari ini menjadi tantangan ketika banyak elit politik dan pemimpin negeri mempertontonkan perilaku yang minus etika,” katanya.

Menurut Romo Magnis, gagasan tentang etika dan cara hidup bernegara yang benar harus terus digaungkan ke publik agar masyarakat, terutama para elit politik, memiliki panduan moral yang etis dalam berperilaku dan memimpin negeri, pungkasnya.

Berangkat dari pemikiran tersebut, Direktur Eksekutif Nurcholish Madjid Society ( NCMS) Fachrurozi Majid, menilai topik tersebut penting untuk didiskusikan di tengah perilaku para elit negeri yang cenderung menggunakan hukum untuk kepentingan politik sendiri, melakukan pembusukan hukum untuk kepentingan elektoral, dan mengesampingkan etika demi keperluan politik pribadi.

Melalui kajian ini ia, ” berharap pemikiran dan suara jernih para akademisi dalam diskusi kali ini menjadi inspirasi Publik sekaligus mampu menggugah kesadaran masyarakat agar tetap menyuarakan suara kritis seraya menggaungkan kebenaran. Dan di saat bersamaan para elit mampu siuman agar kembali bekerja untuk kepentingan masyarakat luas, bukan untuk diri dan golongan semata. Terkhusus bagi aparat penegak hukum agar memiliki integritas dan mampu menegakkan hukum secara benar- berkeadilan demi supremasi hukum itu sendiri”. Wisma H Lubis

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0