0
0
Barabai – News FHH,
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) menggelar Fokus Group Discussion (FGD) Pemilihan kepala daerah Tahun 2024 di Ruang Pertemuan KPU HST. Kamis (20/02/25 )
Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan amanat konstitusional UU 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, salah satunya melakukan evaluasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
Dr. Murjani, Komisioner KPU HST Divisi Perencanaan Data dan Informasi (Rendantin), menekankan pentingnya upaya memperbaiki proses pemilihan agar penyelenggaraan lebih berkualitas di masa mendatang. “Kami bersungguh-sungguh melaksanakan pemilihan kepala daerah sebelumnya, tentu ada kekurangan yang akan kami evaluasi dan perbaiki ke depan,” ujarnya. Pilkada berikutnya saya sudah tidak di KPU HST, percayalah berbagai masukan dari ibu/bapak akan kami tuangkan sebagai rekomendasi perbaikan.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu HST, Muhammad Taupik Rahman, menyoroti pentingnya sosialisasi pemilu yang lebih merata hingga ke akar rumput. “Selama ini, sosialisasi hanya menyentuh tokoh masyarakat atau pihak tertentu di kecamatan. Kami mengusulkan agar sosialisasi dilakukan lebih luas hingga tingkat desa, sehingga informasi pemilu, termasuk data pemilih, bisa lebih tersampaikan dengan baik,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menekankan perlunya kebijakan yang lebih fleksibel dalam pengelolaan data pemilih di tingkat kabupaten. “Data pemilih sangat bergantung pada kebijakan pusat. Kami di daerah hanya bisa mengikuti aturan yang ditetapkan dari atas, sehingga terkadang sulit untuk melakukan penyesuaian,” tambahnya.
Dalam diskusi ini, hadir pula pemantau pilkada dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Barabai Muhammad Athaillah bersama Ahmad Jumadi
serta sejumlah media, seperti Media News Faktahukumdanham sdr.Hendra dan Poros Kalimantan sdr Aldi, yang turut memberikan pandangan terkait penyelenggaraan pemilu yang lebih berkualitas.
Melalui FGD ini, KPU dan Bawaslu HST berharap dapat memperkuat transparansi dan keadilan dalam pemilihan kepala daerah mendatang, serta memastikan seluruh tahapan berjalan dengan lebih baik dan inklusif. ( Hendra )
